AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (PENDAHULUAN)

SEKTOR PUBLIK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SEKTOR KOMERSIAL

Karakteristik organisasi sektor publik menurut Indra Bastian dilihat dari beberapa aspek adalah sebagai berikut:
1.    Tujuan
Organisasi sektor publik bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani.
2.    Aktivitas
Mencakup pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
3.    Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

4.    Pola pertanggungjawaban
Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah  (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
5.    Kultur organisasi
Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang.
6.    Penyusunan anggaran
Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.
7.    Stakeholder
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional, seperti bank dunia, International Monetary Fund (IMF), pemerintah luar negeri, dan lain-lain.
Menurut Deddi Nordiawan, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, karakteristik organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:
1.    Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial
2.    Dimiliki secara kolektif oleh publik
3.    Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
4.    Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada consensus


Sedangkan Mardiasmo, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menyebutkan karakteristik organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut:
1.    Tujuan
Organisasi sektor publik berorientasi nonprofit
2.    Sumber pendanaan
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb
3.    Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
4.    Struktur organisasi
Birokratis, kaku, dan hierarkis
5.    Karakteristik anggaran dan stakeholder
Terbuka untuk publik. Stakeholder pada perusahaan publik ada dua, yaitu:
1.    Stakeholder eksternal
•    Masyarakat pengguna jasa publik
•    Masyarakat pembayar pajak
•    Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi
•    Bank sebagai kreditor pemerintah
•    Badan-badan internasional, seperti bank dunia, IMF, ADB, PBB, dsb
•    Investor asing dan country analyst
•    Generasi yang akan datang
2.    Stakeholder internal
•    Lembaga negara (misalnya cabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb)
•    Kelompok politik (partai politik)
•    Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD)
•    Pegawai pemerintah
6.    System akuntansi
System akuntansi berbasis kas (cash accounting)
 
Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik organisasi sektor  publik dipandang dari beberapa aspek adalah sebagai berikut:
1.    Organisasi sektor publik dijalankan untuk tidak mencari keuntungan financial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu (driven by  mission)
2.    Dimiliki secara kolektif oleh publik
3.    Organisasi sektor publik bergerak untuk memberikan pelayanan publik (publik services) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan
4.    Pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berupa pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, serta tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan
5.    Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi, termasuk penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat atau berdasarkan consensus
6.    Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat
7.    Struktur dan kultur organisasi bersifat birokratis, formal, kaku, dan hierarkis
8.    Stakeholder bersifat terbuka sehingga tidak hanya terdiri dari stakeholder internal, melainkan juga stakeholder eksternal
9.    System akuntansi pada organisasi sektor publik berdasarkan pada cash basis accounting
 
Adapun persamaan karakteristik OSP dengan sektor komersial adalah sebagai berikut:

1.  keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut
2. keduanya juga sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini
4. dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama 

 Sedangkan yang membedakan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan organisasi. perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui pencapaian profit, sedangkan OSP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan
2. Sumber pendanaan. perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan selain dari investasi para pemegang sahamnya, sedangkan OSP didanai melalui sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela.
3. Peraturan perundangan. OSP, khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan komersial bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.

JENIS-JENIS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

1. Instansi pemerintah
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah
3. Organisasi Nirlaba milik Swasta